Impor material konstruksi dari China merupakan strategi pengadaan yang lazim digunakan dalam proyek infrastruktur, gedung bertingkat, kawasan industri, maupun perumahan komersial untuk mengoptimalkan efisiensi biaya material seperti baja struktural, keramik, pipa, sanitary ware, hingga kaca arsitektural.

Namun, pengadaan lintas negara ini memiliki tingkat kompleksitas kepatuhan yang sangat ketat. Kesalahan klasifikasi pos tarif (HS Code), ketiadaan dokumen pembatasan impor (Lartas) sebelum pemuatan, tidak terpenuhinya Standar Nasional Indonesia (SNI Wajib), ketidaksesuaian nilai transaksi pabean, atau cacat pada Surat Keterangan Asal (Form E ACFTA) dapat menyebabkan penahanan peti kemas di pelabuhan, denda pabean, penetapan Notul, hingga kewajiban re-ekspor ke negara asal.

Panduan ini diperbarui pada 29 Agustus 2026 sebagai kerangka kerja regulasi dan operasional berdasarkan tata laksana kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sistem Indonesia National Single Window (INSW), ketentuan nilai pabean Kemenkeu, serta regulasi teknis kementerian perindustrian dan perdagangan.

Klasifikasi HS Code dan identifikasi regulasi Lartas

Langkah fundamental pertama sebelum menandatangani kontrak jual-beli (Sales Contract) dengan pabrikan di China adalah mengidentifikasi 8 digit HS Code Indonesia melalui portal INTR (Indonesia National Trade Repository):

Kategori Material Konstruksi Pos Tarif Utama (HS Chapter) Regulasi Pembatasan (Lartas) & Persyaratan Teknis
Besi dan Baja Struktural Bab 72 (Baja Kasar/Batangan) & Bab 73 (Struktur Baja, Pipa, Fitting) Persetujuan Impor (PI Besi Baja), Laporan Surveyor (LS/VPTI di China), Pertimbangan Teknis Kemenperin, SPPT SNI Wajib.
Ubin Keramik & Porselen Bab 69 (Produk Keramik Arsitektural) Persetujuan Impor (PI Keramik), Laporan Surveyor (LS), SPPT SNI Ubin Keramik, serta potensi Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).
Aluminium & Profil Ekstrusi Bab 76 (Aluminium dan Produk Olahannya) Persetujuan Impor (PI Produk Tertentu), Laporan Surveyor, verifikasi spesifikasi paduan (alloy).
Semen Portland & Perekat Mortar Bab 25 (Semen, Tanah, Batu) & Bab 38 Persetujuan Impor Semen Clinker/Portland, SPPT SNI Wajib Semen, Laporan Surveyor.
Kaca Lembaran & Kaca Pengaman Bab 70 (Kaca dan Barang dari Kaca) Persetujuan Impor Kaca Lembaran, SPPT SNI Kaca Pengaman Bangunan/Otomotif, LS.

Penting: Aturan Lartas bersifat mutlak sebelum barang dikapalkan. Apabila suatu pos tarif mensyaratkan Laporan Surveyor (LS), inspeksi fisik oleh surveyor independen yang ditunjuk (seperti CCIC / Surveyor Indonesia) wajib diselesaikan di pabrik atau gudang konsolidasi di China sebelum peti kemas dimuat ke kapal.

Gate 1: pemenuhan SNI Wajib dan Pertimbangan Teknis Kemenperin

Untuk melindungi standar keselamatan bangunan dan industri domestik, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memberlakukan standardisasi ketat untuk komoditas material konstruksi:

  1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI): Pabrik pembuat di China harus telah diaudit sistem mutunya oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan produk harus memiliki nomor SPPT SNI yang masih aktif.
  2. Penandaan Label SNI (Marking): Setiap batang baja, dus keramik, atau kemasan semen wajib memiliki tanda SNI yang di-emboss atau dicetak permanen sesuai regulasi teknis. Barang yang tiba tanpa label SNI sah tidak dapat diloloskan uji kesesuaian di pelabuhan bongkar.
  3. Pertimbangan Teknis (Pertek): Dokumen rekomendasi kuota dan verifikasi kapasitas yang diterbitkan oleh Kemenperin melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai prasyarat penerbitan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan RI.

Gate 2: pemanfaatan fasilitas preferensi tarif Form E ACFTA / RCEP

Material konstruksi impor dari China dapat menikmati pembebasan atau penurunan Bea Masuk hingga 0% melalui skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP):

  • Surat Keterangan Asal (SKA / Form E): Diterbitkan oleh Otoritas Bea Cukai China (China Customs / CCPIT) dengan mencantumkan kriteria asal barang (Origin Criteria, misalnya CTC atau RVC minimal 40%).
  • Aturan Pengapalan Langsung (Direct Consignment): Kontainer kargo harus dikapalkan langsung dari pelabuhan China ke pelabuhan Indonesia. Jika terjadi transit di negara ketiga (misalnya alih kapal di Singapura atau Hong Kong), importir wajib memiliki Through Bill of Lading atau dokumen Non-Manipulation Certificate dari otoritas kepabeanan transit.
  • Deklarasi Form E pada Dokumen PIB: Nomor referensi dan tanggal Form E wajib dideklarasikan secara tepat pada kolom fasilitas dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) saat transmisi sistem CEISA.

Gate 3: penetapan nilai pabean (PMK 144/PMK.04/2022)

Berdasarkan PMK 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Pejabat Bea Cukai menguji apakah nilai transaksi yang dideklarasikan pada invoice merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar:

  • Metode I (Nilai Transaksi Barang Impor): Nilai faktur komersial yang didukung bukti bayar perbankan (Telegraphic Transfer / L/C swift MT700), bukti pemesanan (PO/Sales Contract), dan pembukuan importir.
  • Biaya Penambah Nilai Pabean: Biaya pengangkutan (freight) hingga pelabuhan tujuan, premi asuransi pengangkutan laut (marine cargo insurance), dan biaya pengemasan/handling wajib ditambahkan ke dalam Nilai Pabean jika belum termasuk dalam harga faktur (basis CIF).
  • Risiko Penetapan Notul (Nota Pembetulan): Jika nilai transaksi ditolak karena bukti perbankan tidak memadai atau dicurigai terjadi *undervaluation*, Pejabat Bea Cukai berwenang menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II s.d. VI (data harga pembanding/database pabean), yang mengakibatkan denda administrasi pabean dan lonjakan tagihan pajak.

Tata laksana kepabeanan impor untuk dipakai (PMK 190/PMK.04/2022)

Sesuai dengan PMK 190/PMK.04/2022, alur pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) pelabuhan mencakup:

  1. Inward Manifest (BC 1.1): Pengangkut mentransmisikan data manifest kedatangan kapal dan nomor pos BC 1.1 ke sistem DJBC.
  2. Pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI): Importir/PPJK menghitung dan menyetorkan Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 melalui sistem Billing Perbendaharaan Kemenkeu (MPN G3).
  3. Transmisi PIB (BC 2.0): Dokumen PIB disubmit melalui portal CEISA 4.0 dengan melampirkan Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, Dokumen Lartas (PI/LS), dan Form E.
  4. Penetapan Jalur Kepabeanan:
    • Jalur Hijau: Terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) secara otomatis tanpa pemeriksaan fisik kargo.
    • Jalur Kuning: Dilakukan pemeriksaan dokumen pendukung oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen sebelum SPPB terbit.
    • Jalur Merah: Dilakukan pemeriksaan fisik kargo (uji sampling/periksa peti kemas di TPS) dan verifikasi dokumen sebelum SPPB terbit.

Simulasi kalkulasi rekonsiliasi landed cost impor kontainer baja

Contoh skenario hipotetis: Impor 2 unit kontainer 20ft berisi Baja Profil Konstruksi (HS Code 7308.90) dari Shanghai ke Tanjung Priok Jakarta.

  • Nilai Invoice (FOB Shanghai): USD 40.000
  • Freight Kontainer (2x20ft): USD 2.200
  • Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo): USD 300
  • Nilai Pabean (CIF): USD 42.500
  • Kurs Pajak Kemenkeu (Asumsi): USD 1 = IDR 16.000
  • Nilai Pabean dalam IDR (CIF): IDR 680.000.000
Komponen Pajak & Biaya Pabean Dasar Perhitungan Skenario Tarif MFN (Tanpa Form E) Skenario Fasilitas Form E ACFTA
Nilai Pabean (CIF IDR) USD 42.500 × IDR 16.000 IDR 680.000.000 IDR 680.000.000
Bea Masuk (BM) Tarif MFN 10% vs. Form E 0% IDR 68.000.000 IDR 0
Nilai Impor (CIF + BM) Nilai Pabean + Bea Masuk IDR 748.000.000 IDR 680.000.000
PPN Impor (11%) 11% × Nilai Impor IDR 82.280.000 IDR 74.800.000
PPh Pasal 22 Impor (2,5% API) 2,5% × Nilai Impor IDR 18.700.000 IDR 17.000.000
Total Setoran Pajak ke Kas Negara BM + PPN + PPh IDR 168.980.000 IDR 91.800.000

Hasil Analisis: Pemanfaatan SKA Form E ACFTA yang valid berhasil menghemat pengeluaran tunai (cash-out) sebesar IDR 77.180.000 pada shipment ini melalui pembebasan Bea Masuk dan penurunan dasar pengenaan PPN/PPh Impor.

Checklist 6 langkah mitigasi risiko impor material proyek

  1. Verifikasi HS Code & Status Lartas Sebelum Booking: Pastikan pos tarif 8 digit tidak memiliki kewajiban PI/LS yang belum diselesaikan importir.
  2. Pre-Shipment Inspection (LS) Tepat Waktu: Jadwalkan inspeksi surveyor di pabrik China sebelum kontainer di-seal dan diangkut ke pelabuhan muat.
  3. Pemeriksaan Draft Dokumen Pengapalan: Rekonsiliasi data Shipper, Consignee, Deskripsi Barang, Gross Weight, Volume, dan HS Code antara Proforma Invoice, Packing List, B/L, dan Form E.
  4. Kunci Klausul Incoterms & Asuransi Maritim: Gunakan terms FOB atau CFR dengan asuransi kargo menyeluruh (Institute Cargo Clauses A) untuk melindungi risiko kerusakan material di laut.
  5. Kelola Free Time Demurrage/Detention Pelabuhan: Negosiasikan fasilitas extended free time (minimal 14-21 hari) dengan carrier untuk mengantisipasi proses pengeluaran jalur merah atau verifikasi SPPB.
  6. Gunakan PPJK & Freight Forwarder Tersertifikasi: Pastikan mitra logistik memiliki integrasi sistem CEISA 4.0 dan rekam jejak kepatuhan kepabeanan yang tinggi.

Kesimpulan

Keberhasilan impor material konstruksi dari China ditentukan oleh integrasi antara perencanaan perizinan teknis (SNI & PI Kemenperin/Kemendag), ketepatan inspeksi pra-pengapalan (Laporan Surveyor), optimalisasi fasilitas tarif preferensi (Form E ACFTA), serta kedisiplinan administrasi kepabeanan PIB BC 2.0.

GMA World menyediakan layanan freight forwarding internasional terintegrasi, asistensi pengurusan dokumen kepabeanan ekspor-impor (PPJK), manajemen logistik kargo proyek konstruksi, dan konsultasi kepatuhan perdagangan. Ketetapan tarif pajak, jalur kepabeanan, dan penerbitan izin resmi sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas pemerintah dan kementerian teknis Republik Indonesia.

Referensi resmi dan regulasi kepabeanan